15 Desember 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Dinas dan Badan di Kukar Dirampingkan, Ini Daftarnya


Dinas dan Badan di Kukar Dirampingkan, Ini Daftarnya
Kantor Bupati Kukar. (Foto: Ist/Ilustrasi)

KLIKTENGGARONG - Penyederhanaan organisasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan dilakukan. Tahun ini, sasarannya adalah menggabungkan sejumlah badan dan dinas.

Untuk badan, diantaranya adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kukar, serta Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kukar.

Untuk dinas --yang digabung menjadi satu organisasi-- adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan (DPK) Kukar, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Kukar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Kukar, termasuk juga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar.

Pembahasannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini sendiri telah dilakukan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar bersama seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara belum lama ini.

Menurut Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Kabupaten (Setkab) Kukar, Suprianto, bagi OPD --terutama SKPD-- yang nilai urusannya berada di bawah standar dipastikan akan bergabung dengan SKPD lainnya --yang urusannya masih dalam satuan koordinasi. SKPD dimaksud adalah SKPD yang pelayanannya adalah Urusan Pilihan.

"Namun tidak dengan organisasi yang tugas dan fungsinya adalah Urusan Pelayanan Dasar. Organisasi ini sekalipun nilainya rendah, tapi dengan pertimbangan urusan pelayanan dasar, maka tetap wajib dibentuk SKPD," ujarnya.

Lalu bagaimana dengan organisasi yang wewenang Urusan Pilihan? Kata Suprianto, untuk membentukan dinas atau SKPD bagi OPD dimaksud --Urusan Pilihan-- tergantung dari kebijakan daerah. “Berbeda dengan urusan pelayanan dasar yang wajib SKPD, untuk urusan pilihan itu tergantung kebijakan daerah,” paparnya.

Untuk pembentukan dinas, badan, atau SKPD di daerah --termasuk Kukar-- tergantung kebutuhan serta kemampuan daerah. Artinya, jika daerah membutuhkan dan ada kemampuan dalam hal penganggaran, maka bisa saja untuk organisasi Urusan Pilihan itu dibentuk SKPD. (*)

Reporter : Jaz    Editor : Fai



Comments

comments


Komentar: 0