24 Juli 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Rita: Kukar Sampai Mengalami Kekosongan Kas Dana


Rita: Kukar Sampai Mengalami Kekosongan Kas Dana
Rita Widyasari. (Foto: Ist)

KLIKTENGGARONG - "Kukar sampai mengalami kekosongan kas dana, ini betul-betul kondisi keuangan yang memprihatinkan."

Pernyataan itu diungkapkan Bupati Kukar terpilih, Rita Widyasari, di Pendopo Odah Etam, Selasa 19 Januari 2016 lalu.

Kondisi keuangan Kutai Kartanegara yang mengalami defisit, diakui Rita belum pernah terjadi.

Terlebih selama memimpin 5 tahun terakhir. Celakanya, di tengah kondisi keuangan yang kembang-kempis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar juga harus menanggung hutang kepada kontraktor sekira Rp 546 miliar.

Menurut Rita, koreksi yang harus dilakukan adalah saat perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemkab Kukar berasumsi, penerimaan yang bakal diterima besar. Prediksinya pula, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tiap tahun juga besar dan mendapatkan kurang salur besar. Makanya berani belanja maksimal.

Padahal, belum diketahui dananya tersedia atau tidak. Begitu prediksi meleset, dana yang harus diterima tidak ada, akibatnya muncul utang.

“Kemungkinan, Pemkab Kukar berasumsi akan ada Silpa dan kurang salur yang besar tiap tahunnya, dan ini diakumulasi dalam penyusunan APBD sehingga berani belanja sebesar-besarnya. Padahal, uang Kukar dari pusat belum diterima. Ini seharusnya direncanakan dengan baik. Belanja harus sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia, “ beber Rita.

Rita menyatakan, rasionalisasi anggaran meliputi belanja infrastruktur, belanja pegawai, dana desa, hingga pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas (THL) harus dipangkas apabila dana kurang salur dan jatah Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) dari pusat mengalami keterlambatan.

Jika dana Kukar kosong, maka Rita tidak segan untuk mencari talangan dana, meski harus mengutang dulu.

Rita menegaskan, tidak ingin pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) Kukar mengalami keterlambatan yang cukup lama sebagaimana yang dialami daerah lain.

“Dana yang dimiliki Kukar saat ini hanya cukup untuk bayar gaji PNS sampai maret. Sedangkan diperkirakan Kukar akan menerima kembali kurang salur sebesar Rp 700 miliar di Februari dan Maret. Kalau memang tidak disalurkan juga oleh pusat, saya akan melakukan komunikasi Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, Red.) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan, Red.) untuk segera mentransfer dana ke Kukar, “ tukasnya. (*)

Reporter : Agam    Editor : Fai



Comments

comments


Komentar: 0