21 Mei 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

BPJS Kesehatan Terancam Defisit Rp 9 Triliun


BPJS Kesehatan Terancam Defisit Rp 9 Triliun

KLIKTENGGARONG.COM- Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebut terdapat kemungkinan mengalami selisih ketidaksesuaian (mismatch) antara iuran yang didapat dengan biaya manfaat yang harus dikeluarkan sehingga menyebabkan defisit.

Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengungkapkan, selisih anggaran tersebut terjadi lantaran nilai iuran yang jauh di bawah standar yang ditetapkan. Bahkan, selisih tersebut bisa menyebabkan BPJS Kesehatan menelan defisit anggaran hingga Rp 9 triliun.

"Ada ketidakseimbangan antara iuran dan pemakaian. Perhitungan kami ini bisa defisit sampai Rp9 triliun," kata Bayu di Gedung Kementerian Perdagangan, dikutib di laman CNN Indonesia.

Defisit ini sendiri, diakui Bayu diketahui dari hasil perhitungan aktuaria mengenai tarif iuran yang ideal. Dari perhitungan saat ini, lembaga pelayanan kesehatan masyarakat itu justru diketahui harus menanggung mismatch karena tarif iuran yang tidak mencapai keekonomian, khususnya untuk peserta golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sementara, Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan, untuk menambal defisit anggaran yang terjadi setiap tahun dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS), BPJS Kesehatan telah mengkaji beberapa kebijakan.

"Saat ini sedang dipersiapkan opsi bauran sebanyak delapan opsi untuk memastikan sustainabilitas program JKN KIS tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan iuran," ucap Nopi dalam keterangan tertulis, Selasa (26/9).

Pertama, pemanfaatan pungutan pajak rokok yang didapat dari cukai hasil tembakau. Ini merupakan kompensasi bagi perokok terhadap program kesehatan. Kedua, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang khusus diperuntukkan untuk program JKN.

Ketiga, pembagian beban biaya yang lebih efektif dan efisien ke asuransi pemerintah, PT Jasa Raharja (Persero). Keempat, peninjauan beban pembiayaan penyakit akibat kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sayang, empat opsi lainnya enggan dijabarkan oleh BPJS Kesehatan. Namun, Nopi menyatakan kajian itu tengah dibahas bersama antar Kementerian/Lembaga (K/L), mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Adapun pembahasannya di bawah pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang telah dilakukan sejak tahun lalu dan diharapkan dapat diberlakukan mulai tahun depan. (*)

Reporter : CNN Indonesia    Editor : Nur Aisyah Nawir



Comments

comments


Komentar: 0