25 Januari 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Jatam Kaltim Ancam Pidanakan Bupati Kukar


Jatam Kaltim Ancam Pidanakan Bupati Kukar
Bupati Kukar Rita Widyasari. (Foto: Ist)

KLIKTENGGARONG.COM - Kedatangan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur ke kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara, Selasa 24 Mei 2016, bukan tanpa sebab. Mereka secara tegas menjalankan putusan Mahkamah Agung agar Pemerintah Kabupaten Kukar menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan.

Dinamisator Jatam Kaltim, Merah Johansyah Ismail, menyatakan, persoalan ini dapat berbuntut pidana bagi Distamben Kukar dan Bupati Kukar, Rita Widyasari.

Kata Merah, Jatam Kaltim juga dapat memberikan laporan pidana penghilangan surat berharga negara sesuai Pasal 53 di undang- undang yang sama tersebut. Tambahan ancaman bagi siapa yang melanggarnya adalah 2 tahun penjara.

Jatam Kaltim sendiri telah mendesak Distamben Kukar agar menyerahkan dokumen tersebut dalam jangka waktu dua hari masa kerja. Jika dalam waktu tersebut Distamben Kukar tidak menanggapi, maka Jatam Kaltim akan melaporkan perkara ini ke kepolisian
sesuai dengan UU yang berlaku.

“Kami memberi waktu dua hari, jika surat penetapan eksekusi dari PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara, Red.) tersebut tak ditanggapi maka kami bisa memilih opsi hukum sampai ke kepolisian. Bupati Kukar dan kepala Distamben Kukar diancam pidana 1
tahun penjara sesuai dengan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik, Red.) Pasal 52 bahwa badan publik yang dengan sengaja tak memberikan informasi publik yang sudah diputus sebagai dokumen publik oleh lembaga hukum negara, maka dapat dikenakan ancaman kurungan pidana 1 tahun penjara,” beber Merah.

"Tanpa membuka informasi tambang ke publik, maka Pemkab Kukar juga dianggap melanggar UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan diduga hanya melindungi para mafia dan pemilik tambang nakal," imbuhnya.

Pemkab Kukar, menurut Merah, seharusnya membuka data pertambangan agar publik dapat mengontrol kondisi pertambangan yang merusak lingkungan tersebut. "Bukan justru bupati dan distamben menyembunyikan datanya dari publik," tegas Merah.

Dengan kondisi lingkungan Kaltim dan Kukar yang terus memburuk, kini bahkan harus ditambah dengan tewasnya 24 anak–anak di lubang bekas galian batu bara. Delapan anak di antaranya bahkan meregang nyawa di eks konsesi yang tak direklamasi di Kukar.

“Sekarang ini, agar perusahaan tidak melakukan reklamasi, maka lubang tambangnya diserahkan ke desa untuk dikelola dan dijadikan tempat wisata. Padahal, itu tidak dilakukan dan sebaiknya direklamasi. Itu cara perusahaan atau koorporasi agar
tidak melakukan reklamasi terhadap lubang yang dibuatnya,” tutup Merah. (*)

Reporter : Rika    Editor : Azrah Al Uzairy



Comments

comments


Komentar: 0